Dampaklingkungan politik terhadap bisnis dan contoh-contohnya Perubahan iklim politik dapat membawa risiko yang signifikan. Mereka dapat membahayakan strategi perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah contohnya. Beberapa yang lain juga memiliki efek menguntungkan seperti privatisasi dan penegakan hukum yang ketat. Berikutini adalah contoh dari kontak sosial langsung: Seorang anak berpamitan berangkat sekolah dengan cara mencium punggung tangan kedua orang tuanya. Presiden Jokowi membagi-bagikan sepeda gratis bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaannya. Para orang tua wisudawan/wisudawati menghadiri acara penamatan pendidikan perguruan tinggi anak Lingkunganadalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam Barondan Branscombe (2012) mendefinisikan psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, serta tindakan individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lebih lanjut, Myers (2010) menjelaskan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai bagaimana seseorang berpikir, saling memengaruhi, dan berhubungan satu sama lain. lingkungansosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. kenyataansosial. Dalam lingkungan baru yang memiliki kebudayaan, tata bahasa, dan kebiasaan – kebiasaan yang berbeda dari lingkungan lama menuntut seseorang untuk mau tidak mau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial barunya sehingga hal tersebut kerap mendorong perubahan dalam gaya Cakupannyadibagi dua, yaitu pemasaran dan non-pemasaran. Sebelum membahas keduanya, ada tiga aspek yang ditekankan pada lingkungan pemasaran internal, yakni sumber daya organisasi (kemampuan, kekayaan, dan posisi pasar), manusia (kekuatan tenaga kerja), serta alat-alat manajemen dan teknologi (sistem informasi, teknik operasional, dan 73qZ6CT. Dalam materi pengantar ilmu politik, hal yang penting untuk dipelajari adalah mengenai perilaku dan partisipasi politik. Perilaku dan partisipasi politik inilah yang akan sangat lekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang warga negara, jelas kita tidak akan lepas dari kegiatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana perilaku politik dalam teori serta partisipasi politik yang dapat dilihat dari itu perilaku politik?pengertian perilaku politik dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang mendefinisikan “perilaku” sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Definisi ini juga dapat menunjukkan adanya nilaibahwa perilaku adalah reaksi terhadap stimulus yang diberikan secara internal psikologis maupun eksternal sosiologis.Artinya, dapat dikatakan bahwa definisi perilaku politik ini adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas perpolitik dalam suatu negara. Karakteristik perilaku politik dari suatu masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana kadar kekentalan budaya politik pada suatu masyarkat. Artinya, budaya politik itulah yang paling banyak berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam merespon politik. Budaya politik ini pula yang mengikat perilaku saja subjek dalam perilaku politik?Dalam perilaku politik tentunya ada subjek atau pelaku yang melakukan implementasinya. Adapun subjek dalam perilaku politik, meliputi masyarakat dan sebagai subjek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi politik, melalui infrastruktur politik. Sementara pemerintah sebagai subjek politik berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, melalui suprastruktur yang mempengaruhi perilaku politikPerilaku politik seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik, meliputi Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu secara sosial politik tak langsung. Dalam hal ini seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya,dan media sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama,sekolah, dan kelompok sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan perilaku politikDalam kajian perilaku politik, dapat dilihat adanya dua model perilaku politik secara umum. Adapun model perilaku politik ini berupa individu sebagai aktor politik dan agregasi aktor politik meliputi pemimpin politik, aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. Sementara agregasi politik adalah individu aktor politik yang bertindak secara kolektif. Agragasi politik ini meliputi kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga pemerintahan dan perilaku politikSumber perilaku politik yang paling utama adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh ini tidak selalu bersifat terbuka, dalam artian, tidak setiap kesepakatan dalam budaya politik ditegaskan secara juga budaya politik yang sifatnya tertutup tetapi tetap dipahami oleh kelompok masyarakat. Misalnya saja, ketika akan dilangsungkan pemilihan umum, ada budaya politik dalam masyarakat yang sering meminta sumbangan, atau amplop, atau materi lainnya dari para calon, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap itu partisipasi politik?Dalam perilaku politik, dikenal adanya partisipasi politik yang merupakan bentuk keterlibatanmasyarakat terhadap kegiatan politik. Pengertian “partisipasi” sendiri dapat dilihat dari sisi etimologi, yang berasal dari bahasa Latin “pars” yang artinya “bagian” dan “capere” yang artinya “mengambil”.Pengertian partisipasi politik sendiri adalah aktivitas warga yang mempengaruhi politik. Secara lebih rinci, partisipasi politik dapat dipahami sebagai aktivitas warga negara yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partisipasi politik juga disampaikan oleh Prof Miriam Budiarjo, yang secara umum mendefenisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui kegiatain memilih pemimpin negara dan kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan sini, dapat diartikan bahwa partisipasi politik mengarah pada tindakan mengambil bagian atau menceburkan diri dalam aktivitas politik. Sejarah partisipasi politik sendiri bermula dari jaman Yunani dan berkembang beriringan dengan tradisi pemikiran Barat. Aristoteles adalah salah satu tokoh pelopor kajian konsep partisipasi politik yang telah membahas konteks partisipasi politik dalam kehidupan Aristoteles, ikatan antar manusia merupakan landasan utama dari pembentukan suatu negara sehingga ia percaya bahwa partisipasi politik adalah tumpukan perhatian dariprinsip “kekitaan”. Masyarakat dalam hal ini berhak untuk turut terlibat dalam berbagai aktivitas terkait pemeliharaan negara dan komunitas, hukum serta penegakan politik ini erat kaitannya dengan kegiatan politik di negara demokrasi. Keterlibatan rakyat dalam perpolitikan dianggap sebagai barometer utama dalam mengukur tingkatan implementasi demokrasi dari suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan siapa wakil mereka untuk duduk dalam jabatan penting partisipasi politik ini relevan untuk setiap sistem politik. Akan tetapi, hal ini paling dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Ini lantaran dalam demokrasi, diasumsikan bahwa semakin sedikit rakyat yang terlibat atau mengambil bagian dalam keputusan, berarti semakin sedikit pula demokrasi yang dijalankan. Sebaliknya, semakin banyak partisipasi yang ada dalam keputusan, semakin banyak demokrasi di demikian, tingkat dan cakupan partisipasi politik ini merupakan kriteria yang penting,bahkan mungkin menentukan, dalam menilai kualitas demokrasi yang ada pada penyebab gerakan ke arah partisipasi politikAda beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan masyarakat sehingga bersedia aktif terlibat dalam melakukan partisipasi politik, serta mempengaruhi karakter partisipasi politik masyarakat. Yakni Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan - perubahan struktur kaum intelektual dan komunikasi masa antar kelompok pemimpin pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan partisipasi politikPartisipasi politik dalam masyarakat dapat dibagi dalam beberapa bentuk, meliputi Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap berbagai tahapan kebijakan Militan-Radikal kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap responsif terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional,termasuk menggunakan cara-cara Pasif kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi,partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh Apatis kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dansistem politik yang Individual kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang - Kolektif kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang ataubanyak Langsung kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantaraan pihak Tak Langsung kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantaraan Material kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan Non-Material kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materiContoh partisipasi politikPara politisi dan sarjana telah menekankan karakter unik demokrasi dengan menekankan peran warga biasa dalam urusan politik. Daftar kegiatan partisipatif ini kini telah menjadi hampir tak terbatas dan mencakup tindakan yang luas dalam intinya, setiap warga negara memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik, guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang - undang dasar dan perundangan hukum yang contoh perilaku politik ini dapat meliputi Memberikan suara dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat / pemimpin,Terlibat dalam kampanye,melakukan demonstrasi,melakukan pemboikotan,menghadiri rapat umum partai,memposting blog,menjadi sukarelawan,bergabung dengan massa,menandatangani petisi,membeli perdagangan produk yang dianggap adil,Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan,Melakukan diskusi publik,Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah,Pembangkangan sipil,Mengikuti partai politik atau parpol,Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas,Berhak menjadi pimpinan politik,Referensi 1. Agustino, Leo danMuhammad Agus Yusoff. 2012. PartisipasiPolitik dan Perilaku Pemilih Sebuah Refleksi Teoritikal. Jakarta JurnalPolitik, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan No 16/ 2012, ISSN Deth, Jan W. What is Political Participation?.Department of Political Sociology, University of Mannheim, diakses dari Riantoby, Alwan Ola. Perilaku Politik TerhadapPartisipasi Politik. Diakses dari Andika Drajat MBacaan lainSistem Pemilu Sejarah Kemunculan dan Macam Sistem Pemilu di DuniaPengertian Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM dan Hak Asasi AnakLegitimasi dalam Pemerintahan Politik Ilustrasi Prilaku dan Partisipasi Politik Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan penjabat pemerintahan, dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan fungsi politik. Namun fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik. Ada dua contoh kajian pendekatan perilaku, yaitu suatu model perilaku politik pada umumnya, dan konsep partisipasi politik. A. Model Perilaku Politik Ada tiga kemungkinan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik yakni, individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik pemimpin, aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan tipologi politik kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan structural fungsional dan structural konflik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut. Yakni ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu Lingkungan sosial politik tak langsung sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor keluarga, agama, sekolah,dan kelompok pergaulan.Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Tidak hanya itu saja, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian sikap1. 1. Pemimpin Politik Ini merupakan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan bagian dari kekuasaan tapi tidak sebaliknya. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih kepada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikutnya sedangkan kekuasaan belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik lembaga-lembaga pemerintahan, dan yang berlangsung dalam infrastruktur parpol dan organisasi kemasyarakatan. Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan dan sumber kekuasaan. Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, seperti yang di kemukakan oleh Nicco Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah foxes dan tipe singa lions. Pemimpin tipe rubah ialah pemimpin yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan lebih mengandalkan diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan, sedangkan pemimpin tipe singa adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia menggunakan paksaan dalam mengejar tujuan2. Kepemimpinan dibagi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif. 2. Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Sehingga partisipasi politik itu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah3. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan4. 3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan ke Arah Partisipasi Politik Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu sebagai berikut Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpatisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industralisasi yang cukup matang. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. KeterlibaTan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Perbedaan antara bentuk partisipasi politik konvensional dengan bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah sebagai berikut Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan system keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,”kata Almond dan Verba5. 1. Budaya Politik Partisipan Menurut Bronson dkk dalam bukunya Belajar Civic Education dari Amerika, beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut 2. Konvensional Pemberian suara voting, Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 3. Nonkonvensional Pengajuan petisi , berdemontrasi, konfrontasi, mogok,tindak kekerasan politik harta benda perusakan, pemboman, pembakaran, tindakan kekerasan politik terhadap manusia penculikan,pembunuhan,perang gerilya, dan revolusi. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. 4. Tipologi Partisipasi Politik Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. C. Model Partisipasi Politik Partisipasi politik di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sistem politik. Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah. 1. Perilaku Memilih Ada lima pendekatan yang digunakan dalam memilih yakni, structural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional. 2. Pendekatan Struktural Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. 3. Pendekatan Sosiologis Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. 4. Pendekatan Ekologis Hanya relevan apabi la dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial. 5. Pendekatan Psikologi Sosial Sama dengan penjelasan dalam model perilaku sosial. Konsep ini merujuk pada pemilu berupa identifikasi partai atas partai-partai yang ada atau ketarkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 6. Pendekatan Pilihan Rasional Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi unting dan rugi. Keempat pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Referensi ₁Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik Jakarta Grasindo, 1992, h 132. ₂Ibid, h. 133-139. ₃Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan Solo Hayati, 2006, h 12. ⁴Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ⁵Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan, Ruang lingkup perilaku politik Dalam pelaksanaan pemilu di Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku pemilih dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penenlitian ini. Perilaku politik dapat di bagi tiga yaitu 24 1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. 2. Perilaku warga negara biasa, berhak mempengaruhi pihak pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pemerintah menyangkut kehidupan masyarkat luas. 3. Tipologi kepribadian pemimpin, yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machivelist dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dalam kajian psikologis di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Perilaku aktor politik seperti perencanaan, pengambilan keputusan dan penegakan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dimensi latarbelakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Demikian juga warga negara biasa dalam berperilaku politik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat adalah sebagai berikut a. Perilaku politik, faktor politik ada empat faktor yang meliputi 1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. 24 Ibid hal. 132 Universitas Sumatera Utara 2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. 3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. 4. Faktor ini saling mempengaruhi aktor politik dalam kegiatan dan perilaku politiknya, baik langsung maupun tidak langsung. 25 b. Faktor sosial, yaitu 1. Komunikasi politik Kompol, yaitu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kegiatan dalam keberadaan suatu konflik. 2. Kesadaran Politik, yang menyangkut minat dan pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. 3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. 4. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kajian tertentu. Pembentukan perilaku politik seseorang salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ini bisa termasuk juga lingkungan etnis seseorang itu dibesarkan. 26 25 Mar’at, Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya, Jakarta Gramedia Widyasarana, 1992. Hal. 132. 26 Muhammad Asfar, “Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih”, Jurnal Ilmu Politik edisi Jakarta, Pustaka Utama,1996, hal. 47-48 Lebih lanjut lagi jika menggunakan pendekatan struktural untuk mempelajari perilaku politik seseorang akan dikaitkan dengan suku atau etnisitasnya. Hal ini juga tidak terlepas dari budaya politik yang dianut oleh etnis tertentu, sehingga untuk menjelaskan perilaku politik seseorang terlebih dahulu Universitas Sumatera Utara harus diketahui sejauh mana tingkat orientasi seseorang terhadap sistem politiknya dengan kata lain perilaku politik seseorang dapat dipahami melalui budaya politiknya. Adapun pendekatan yang dibuat penulis adalah Pendekatan Sosiologis. 27 Gerald Pomper Pendekatan ini pada dasarnya menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial itu mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakter dan pengelompokan sosial berdasarkan umur tua-muda, jenis kelamin Laki- Perempuan, status sosioekonomi seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas, agama, etnik, bahkan wilayah tempat tinggal misalnya kota, desa, pesisir ataupun pedalaman. 28 Dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi, agama tetap merupakan faktor sosiologis yang sangat kuat dalam mempengaruhi sikap pemilih terhadap partai politik atau kandidat. Dalam hal ini agama diukur dari afiliasi pemilih terhadap agama tertentu seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, memperinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam dua variable yaitu predisposisi kecenderungan, sosial ekonomi, dan keluarga pemilih. Sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, terutama pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Apakah preferansi politik ayah dan ibu berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat berpengaruh dimana nilai-nilai agama selalu hadir di dalam kehidupan privat dan publik dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Hal ini biasanya berhubungan dengan status ekonomi seseorang. 27 http 28 Gerald Pomper, Voter’s Choice Varieties of American Electoral Behavior, New York Dod, Mead Company, 1978, Universitas Sumatera Utara Hindu, Budha. Asumsinya bahwa para pemilih yang beragama Islam akan cenderung memilih partai-partai Islam demikian juga yang beragama Kristen Protestan akan memilih Partai Kristen dan seterusnya. 29 Partisipasi Politik Pengertian Perilaku Politik, Ruang Lingkup, Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Silahkan Bagikan Tulisan-Artikel ini di 924 PM Perilaku politik dapat diartikan sebagai semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Atau dengan kata lain, perilaku politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan suatu kebijakan untuk tujuan tertentu. Pengertian Perilaku Politik Menurut Para Ahli. Pada hakekatnya perilaku politik merupakan kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Menurut pendapat beberapa ahli, yang dimaksud dengan perilaku politik adalah sebagai berikut Ramlan Surbakti, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Soedjatmoko, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu tindakan manusia dalam menghadapi situasi politik tertentu. Sudijono Sastroatmojo, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam perilaku politik yang bertindak sebagai pelaku atau subyek perilaku politik adalah masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai subyek politik berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi politik melalui infrastruktur politik. Sedangkan pemerintah sebagai subyek politik berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan melalui suprastruktur politik. Yang termasuk dalam perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga dan antar kelompok serta individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Oleh karena itu, perilaku politik akan selalu berkaitan dengan tujuan suatu masyarakat. kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Ruang Lingkup Perilaku Politik. Terdapat tiga unit analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, yaitu individu sebagai aktor politik, adalah tipe aktor politik yang lebih memiliki pengaruh dalam proses politik, seperti pemimpin politik dan pemerintahan, aktivis politik, dan individu sebagai warga negara biasa. agregasi politik, adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi, seperti birokasi, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan. tipologi kepribadian politik, adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin, seperti pemimpin yang otoriter, machiavelian, dan demokrat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik. Menurut Ramlan Surbakti, dari kombinasi tiga unit analisis tersebut di atas ruang lingkup perilaku politik, akan menghasilkan suatu model yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu sebagai aktor politik, yaitu lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. lingkungan sosial politik tidak langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, serta ancaman dalam segala bentuknya. Teori Dalam Perilaku Politik. Terdapat beberapa teori dalam mempelajari perilaku politik, baik individu maupun kelompok, diantaranya adalah 1. Teori Perilaku Defensif. Teori perilaku defensif menjelaskan di mana perilaku individu atau kelompok bersifat reaktif atau protektif untuk menghindari tindakan penyalahgunaan atau perubahan, yaitu berupa menghindari tindakan, misalnya dengan penyesuaian secara berlebihan, mengulur-ulur waktu, dan bersifat menipu. menghindari penyalahan, misalnya dengan mencari kambing hitam, sering salah menyatakan, dan bermain aman. menghindari perubahan, misalnya mencari perlindungan diri, melakukan pencegahan, berperilaku defensif, dan pengaturan kesan. 2. Teori Management. Teori management menjelaskan suatu proses yang ditempuh oleh individu dalam upaya mengendalikan kesan orang lain mengenai dirinya. Misalnya dengan mengubah perilaku sesuai norma atau konformitas, mempertahankan gagasan atas pembelaan atau apologi, merakyat, dan menyenangkan orang lain. Sumber perilaku politik yang paling utama adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan tersebut tidak selalu bersifat terbuka, dalam arti tidak setiap kesepakatan dalam budaya politik ditegaskan secara jelas. Ada juga budaya politik yang sifatnya tertutup tetapi tetap dipahami oleh kelompok penjelasan berkaitan dengan pegertian perilaku politik, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Semoga bermanfaat.

lingkungan sosial tidak langsung yang mempengaruhi politik individu adalah